Komsep Profesi Keguruan



makalah guru pendidikan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
            Dunia pendidikan tidak lepas dari peran seorang guru. Peran guru sangat dibutuhkan dalam program pendidikan kita, karena tanpa guru siapa yang akan mengajar anak-anak di sekolah. Menjadi seorang guru adalah profesi yang tidak mudah. Banyak yang belum kita ketahui tentang bagaimana menjadi seorang guru. Sebagai calon guru kita harus tahu bagaimana menjadi guru yang profesional dan juga syarat-syarat menjadi seorang guru profesional. Namun terlebih dahulu kita harus tahu tentang pengertian profesi keguruan tersebut. Selain itu kita harus tahu tentang kode etik profesi keguruan seperti apa dan organisasi apa saja yang menjadi wadah perkumpulan guru-guru di Indonesia. Jika kita ingin menjadi seorang guru yang benar-benar ingin profesional kita harus memiliki sikap yang profesinal untuk menjadi seorang guru serta saran-saran untuk menjadi guru yang profesional tersebut sampai dengan pengembangan menjadi guru yang profesional agar nantinya kita menjadi guru yang benar-benar menggunakan profesi tersebut secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk itulah kami membuat makalah ini agar menjadi bahan kajian kita semua sebagai calon guru dimasa depan yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar mencerminkan seorang tenaga pengajar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak dikaji adalah:
            1. Apa pengertian dan syarat-syarat profesi keguruan?
            2. Bagaimana kode etik profesi keguruan?
            3. Apa saja organisasi profesional keguruan?
            4. Apa pengertian sikap profesional keguruan?
            5. Apa saja saran sikap profesional?
            6. Bagaimana pengembangan sikap profesional?
C. Manfaat dan Tujuan
1. Tujuan penyusunan makalah
            a. Menjelaskan pengertian dan syarat-syarat profesi keguruan.
            b. Menjelaskan bagaimana kode etik profesi keguruan.
            c. Menyebutkan apa saja organisasi profesional keguruan.
            d. Menjelaskan pengertian sikap profesional keguruan.
            e. Menyebutkan apa saja saran sikap profesional.
            f. Menjelaskan bagaimana pengembangan sikap profesional.
2. Manfaat penyusunan makalah
            a. Untuk mengetahui pengertian dan syarat-syarat profesi keguruan.
            b. Untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi keguruan.
            c. Agar mengetahui apasaja organisasi profesional keguruan.
            d. Untuk mengetahui pengertian sikap profesional keguruan.
            e. Agar mengetahui apa saja saran sikap profesional.
            f. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan sikap profesional.
BAB II
KONSEP PROFESI KEGURUAN
A. PENGERTIAN dan SYARAT-SYARAT PROFESI
1. Pengertian Profesi
Menurut Ornstein dan Levine (1984) menyatakan profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi dibawah ini:
a. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat ( tidak berganti-ganti pekerjaan).
b. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya).
c. Menggunakan hsil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek.
d. Memerlukan pelatihan khusus.
e. Mempunyai persyaratan masuk.
f. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu.
g. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, tidak dipindahkan ke atasan 
atau instansi yang lebih tinggi dan mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku.
            Menurut Sanusi et al (1991) mengutarakan ciri-ciri utama suatu profesi itu sebagai berikut :
a. Suatu jabatan yang memiliki fungdi dan signifikansi sosial yang menentukan (crusial).
b. Jabatan yang menuntut keahlian dan keterampilan tertentu.
c. Keterampilan/keahlian yang di tuntut jabatan itu, didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.d. Jabatan itu berdasarkan pada disiplin ilmu yang jelas, sistematik, ekspilisit, yang bukan sekedar pendapat umum.
2. Pengertian dan Syarat-Syarat Profesi Keguruan. National Education Association (NEA) (1948) menyarankan kriteria khusus jabatan guru sebagai berikut:
a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Oleh sebab itumengajar seringkali disebut sebagai ibu dari segala profesi (Stinnet dan Huggett,1963).
b. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dengan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan. Namun, belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang
melatari pendidikan (education) atau keguruan (teaching) (Ornstein and Levine,1984). Menurut Stinnett and Huggett (1963) menurut kelompok pertama mengajar adalah suatu sains (science), sementara kelompok kedua mengatakan bahwa mengajar adalah suatu kiat (art) (Stinnett and Huggett,1963).
c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang membedakan jabatan profesional dengan non-profesional antara lain adalah dalam penyelesaian pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campur pemagangan dan kuliah.
d. Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan’ yang bersinambungan. Jabatan guru   cenderung menunjukan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, karena melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit.
e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen. Syarat jabatan guru sebagai karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional
f. Jabatan yang menentukan baku ( standarnya ) sendiri. Menurut Ornstein dan Levine (1984) mengungkapkan pengawasan luar adalah musuh alam dari profesi, karena membatasi kekuasaan profesi dan membuka pintu terhadap pengaruh luar (Ornstein dan Levine,1984).

Peter Blau dan W. Richard Scott (1965: 51-52) menulis :“ Profesional service … requires that the [professional] maintain independence of judgement and not permit the clients’ wishes as distinguished from their interests to influence his decisions.” Para profesional harus mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam membuat penilaian, sebaliknya tidak demikian denganklien, sebagaimana yang di ungkapkan Blau dan Scott,“ and the clients not qualified to evaluate the services he needs.” Profesional yang membolehkan langganannya untuk mengatakan apa yang harus dia kerjakan akan gagal dalam memberikan layanan yang optimal (Peter Blau dan W. Richard Scott, 1965) Saniusi et al (1991) mengajukan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yakni sebagai berikut:
1) Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, perasaan dan dapat dikembangkan segala potensinya;dan pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusian yang menghargai martabat manusia.
2) Pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat olah norma-norma dan nilai-nilai baik yang secara universal, nasional maupun local, yang merupakan acuan para pendididk, pserta didik, dan pengelol pendidikan.
3) Teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permaslahan pendidikan.
4) Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untung berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.
5) Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, situasi yang terjadi dalam dialog antara peserta dididk dengan pendidik, yang memungkinka peserta didik tumbuh kearah yang dikehendaki oleh pendidik dan selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.
6) Sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan, yakni menjadikan manusia sebagai manusia yang baik( dimensi intristik), dengan misi instrumental yakni merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu (Sanusi at al,1991).
Ø  Syarat – Syarat
1. Kompetensi Profesional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam subjek matter (bidang study) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik (murid).
2. Kompetensi Personal, artinya memiliki sikap kepribadian yang mantab, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek.
3. Kompetensi Sosial, artinya ia menujukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.
4. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan dari pada nilai benda material.
3. Perkembangan Profesi Keguruan. Nasution (1987) menjelaskan dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia dengan secara jelas melukiskan sejarah pendidikan di indonsia terutama dalam zaman kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Awal mulanya guru-guru diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru , secara beangsur-asur dilengkapi dengan guru-guru yang lulus dari sekolah guru (kweekschool) yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Dikarenakan kebutuhan guru mendesak maka Pemerintah Hindia Belanda mengangkat lima macam guru, yaitu:
1) Guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh,
2) Guru yang bukan lulusan sekolah guru, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru,
3) Guu bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu,
4) Guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior, yang merupakan calon guru, dan
5) Guru yang diangkat karena keadaan yang amat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Sejalan dengan pendirian sekoalah-sekolah yang lebih tinggi tingkatnya dari sekolah umum seperti Hollands Inlandwsews School (HIS), Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO), Hogere Burgeschool (HBS), dan Algemene Middelbare School (AMS) maka secara berangsur-angsur dan didirikan pula lembaga pendidikan guru atau kursus-kursus untuk mempersiapkan guru-gurunya, seperti Hogere Kweekschool (HKS) untuk guru HIS dan guru kursus Hoofdacte (HA) untuk kepala sekolah (Nasution,1987).
Selangkah demi selangkah pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya, sehingga saat kita hanya mempunyai Lembaga Pendidikan Guru yang tunggal, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mewadahi persatuan guru, dan juga mempunyai perwakilan di DPR/MPR. Dalam sejarah pendidikan Guru Indonesia, guru mempunyai status dan wibawa yang sangat tinggi dalam masyarakat, dan dianggap sebagai orang serba tahu, karena peranan guru tidak hanya mendidik anak di depan kelas tetapi tetapi mendidik masyarakat ,tempat mendidik masyarakat dan untuk tempat masyarakat bertanya. Namun, kewibawaan guru mulai memudar seiring kemajuan zaman , perkembangan ilmu dan teknologi, dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan atau jasa (Sanusi et al,1991).

B. KODE ETIK PROFESI KEGURUAN
1. Pengertian Kode Etik
            a) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
            Pasal 28 Undang-Undang ini dengan jela menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan”. Bahwa, Kode Etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.
            1. Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok, yaitu :
(1) sebagai landasan moral,
(2) sebagai pedoman tingkah laku..

Kode Etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugasnya dan di dalam hidupnya di masyarakat.
            2. Tujuan Kode Etik
Tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentinagn organisasinya. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut (R. Hermawan S,1979):
a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya
c) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
d) Untuk meningkatkan mutu profesi
e) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
3. Penetapan Kode Etik
Kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melaikan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atan nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut.
4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik. Pada umumnya, kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan pebuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi rekannya, dan sanksi yang terberat adalah sipelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi.
5. Kode Etik Guru Indonesia. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga STITA dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari. Maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang sangat penting untuk pembentukan sikap profesional para amggota profesi keguruan.

C. ORGANISASI PROFESIONAL KEGURUAN
1. Fungsi Organisasi Profesional Keguruan. Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi,
2. Jenis-Jenis Organisasi Keguruan. satu-satunya organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Ada juga Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang saat ini telah mempunyyai divisi-divisi antara lain, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN), Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia (HSPBI) dan masih banyak lagi.
BAB III
SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
A. Pengertian Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru yang dalam memahami,menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Dan dalam pola tingkah laku guru ini sesuai dengan sasarannya, yakni sikap profesional keguruan terhadap : (1) Peraturan perundang- undang, (2) Organisasi profesi, (3) Teman sejawat, (4) Anak didik, (5) Tempat kerja, (6) Pemimpin, dan (7) Pekerjaan.
Guru sebagai professional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas. Walaupun segala prilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi yang akan dibicarakan dalam bagian ini adalah khusus prilaku guru yang berhubungan dengan profesinya. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Pola tingkah laku guru yang berhubungan dengan itu akan dibicarakan sesuai dengan sasarannya, yakni sikap professional keguruan terhadap:
1. Peraturan perundang-undangan,
2. Organisasi profesi,
3. Teman sejawat,
4. Anak didik,
5. Tempat kerja,
6. Pemimpin,
7. Pekerjaan.
1. Konsep Dasar Sikap dan Perilaku. Thursthoen dalam Walgito (1990: 108) menjelaskan bahwa, sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz, dalam Azwar (2000:5) menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi/menghindari sesuatu.Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sikap adalah kecenderungan, pandangan, pendapat atau pendirian seseorang untuk menilai suatu objek atau persoalan dan bertindak sesuai dengan penilaiannya dengan menyadari perasaan positif dan negatif dalam menghadapi suatu objek.
Struktur sikap siswa terhadap konselor terdiri dari tiga komponen yang terdiri atas:
 1). Komponen kognitif, Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan tentang objek. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsi objek sikap.
 2). Komponen afektif, Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap sikap. Perasaan tersebut dapat berupa rasa senang atau tidak senang terhadap objek, rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.. komponen ini menunjukkan ke arah sikap yaitu positif dan negatif. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap (Azwar, 2000:26), secara umum komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap.3. Komponen konatif, Komponen ini merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi, bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Komponen-komponen tersebut di atas merupakan komponen yang membentuk struktur sikap. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Saling ketergantungan tersebut apabila seseorang menghadapi suatu objek tertentu, maka melalui komponen kognitifnya akan terjadi persepsi pemahaman terhadap objek sikap.
Katz (dalam Walgito, 1990:110) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat.Fungsi ini berkaitan dengan sarana tujuan. Di sini sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang sampai sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersikap positif terhadap objek sikap tersebut. Demikian sebaliknya bila objek sikap menghambat dalam pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap objek sikap tersebut. Fungsi ini juga disebut fungsi manfaat, yang artinya sampai sejauh mana manfaat objek sikap dalam mencapai tujuan. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi penyesuaian, artinya sikap yang diambil seseorang akan dapat menyesuaikan diri secara baik terhadap sekitarnya.
2. Fungsi pertahanan ego, Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap diambil seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam dalam keadaan dirinya atau egonya, maka dalam keadaan terdesak sikapnya dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego. 3. Fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dan dapat menunjukkan keadaan dirinya. Dengan mengambil nilai sikap tertentu, akan dapat menggambarkan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan. 4. Fungsi pengetahuan. Fungsi ini mempunyai arti bahwa setiap individu mempunyai dorongan untuk ingin tahu.
Bringham dalam Azwar (2000:138) menjelaskan tipe ukuran sikap yang paling sering dipakai adalah questioner self-report yang disebut skala sikap dan biasanya meliputi respon setuju atau tidak dalam beberapa kelompok-kelompok. Ukuran self-report mudah digunakan namun ukuran itu dapat memiliki sifat kemenduaan (ambiguity) atau adanya ukuran lain. Sikap dari skala sikap ini adalah isi pernyataan yang berupa pernyataan langsung yang jelas tujuan ukuran atau pernyataan tidak langsung yang kurang jelas untuk tujuan ukurannya bagi responde.
2. Sikap dan Perilaku Guru yang Profesional. Pemerintah sering melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru, antara lain melalui seminar, pelatihan, dan loka karya, bahkam melalui pendidikan formal bahkan dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi. Kendatipun dalam pelakansaannya masih jauh dari harapan, dan banyak penyimpangan, namun paling tidak telah menghasilkan suatu kondisi yang yang menunjukkan bahwa sebagian guru memiliki ijazah perguruan tinggi.
Latar belakang pendidikan ini mestinya berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan, bersamaan dengan faktor lain yang mempengaruhi. Walaupun dalam kenyataannya banyak guru yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang seringkali tidak disadari oleh guru dalam pembelajaran ada tujuh kesalahan. Kesalahan-kesalahn itu antara lain : mengambil jalan pintas daolam pembelajaran, menunggu peserta didik nerperilaku negatif, menggunakan destruktif disiplin, mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus (perbedaan individu) peserta didik, merasa diri paling pandai di kelasnya, tidak adil (diskriminatif), serta memaksakan hak peserta didik (Mulyasa,2005:20).
Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut maka seorang guru yang profesional harus memiliki empat kompetensi. Kompetensi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dosen dan Guru, yakni: kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran luas mendalam, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Sikap dikatakan sebagai suatu respons evaluatif. Respon hanya akan timbul, apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang dikehendaki adanya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbul didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik buruk, positif negati, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 2000: 15).Sedangkan perilaku merupakan bentuk tindakan nyata seseorang sebagai akibat dari adanya aksi respon dan reaksi.
            Menurut Danni Ronnie M ada enam belas pilar agar guru dapat mengajar dengan hati. Keenam belas pilar tersebut menekankan pada sikap dan perilaku pendidik untuk mengembangkan potensi peserta didik.Jika para pendidik menyadari dan memiliki menerapkan 16 pilar pembangunan karakter tersebut jelas akan memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada masyarakat dan negaranya.Ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada sifatnya hanya sebagai pelengkap, lantaran diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Namun realitas di lapangan pelajaran yang didapat siswa kabanyakan hanya dijejali berbagai materi. Sehingga nilai-nilai budi pekerti yang harus diajarkan justru dilupakan.

B. Sasaran Sikap Profesional
1. Sikap Terhadap Peraturan Perundag-Undang. Pada butir sembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa: “Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan “. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan,
2. Sikap Terhadap Organisasi Profesi Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
Dalam dasar keenam dari Kode Etik ini dengan gamblang juga dituliskan, bahwa Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan , dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
3. Sikap Terhadap Teman Sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa “Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.”
Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal, dan hubungan kekeluargaan.
a. Hubungan Guru Berdasarkan Lingkungan Kerja Sikap profesional yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling harga menghargai, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab.
b. Hubungan Guru Berdasarkan Lingkungan Keseluruhan Guru harus menumbuhkan sikap profesionalnya tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di tempat lingkungan keseluruhan.
4. Sikap Terhadap Anak Didik Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa : Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar, atau mendidik saja. Pengertian membimbing seperti dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, dalam sistem amongnya. Tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tut wuri terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikannya.
5. Sikap Terhadap Tempat Kerja Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu :
(a) guru sendiri.
(b) hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling. Dan dalam Kode Etik pun berbunyi : “ Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar”
6. Sikap Terhadap Pemimpin Kerja sama harus ada agar terciptanya kemajuan bersama dan sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif.
7. Sikap Terhadap Pekerjaan Dalam butir keenam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi : Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

8. Pengembangan Sikap Pofesional
            a. Pengembangan Sikap Selama Pendidikan Prajabatan
            b. Pengembangan Sikap Selama dalam Jabatan.

C. Pengembangan Sikap Keprofesionalan Guru
            A. Pengembangan terhadap guru merupakan hal mendasar dalam proses pendidikan. Saat ini guru dianggap sebuah profesi yang sejajar dengan profesi yang lain, sehingga seorang guru dituntut bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang profesional adalah “guru yang mempunyai sejumlah kompetensi yang dapat menunjang tugasnya yang meliputi kompetensi pendagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial maupun kompetensi pribadi”. Dari kompetensi tersebut guru dapat menciptakan suasana.
• Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melak sanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknikilmiah, serta dedikasi yang tinggi
• Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yangdilakukan oleh seseorang dan menjadi sumberpenghasilan kehidupan yang memerlukankeahlian, kemahiran, dan kecakapan yangmemenuhi standar mutu atau norma tertentuserta memerlukan pendidikan profesi.
• Sikap Profesional Keguruan adalah sikap seorang guru dalammenjalankan pekerjaannya yangmencakup keahlian, kemahiran, dankecakapan yang memenuhi standarmutu atau norma tertentu sertamemerlukan pendidikan profesikeguruan.

1. Kompetensi pedagogik
Kompetensi ini terdiri dari lima subkompetensi, yaitu
• memahami peserta didik secara mendalam,
• merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran,
• melaksanakan pembelajaran,
• merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dan,
• mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.

2. Kompetensi kepribadian.
Kompetensi ini terdiri dari lima subkompetensi, yaitu
• Kepribadian yang mantap dan stabil,
• Dewasa,
• Arif,
• Berwibawa,
• Dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi sosial.
Kompetensi ini memiliki tiga subranah.
• Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.
• Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
• Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua /wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional. Kompetensi ini terdiri dari dua ranah subkompetensi.
• Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial : memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep – konsep keilmuan dalam kehidupan sehari – hari.
• Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah – langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.
Sebagai guru yang berkompeten harus memiliki :
1. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik,
2. Penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan,
3. Kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik,
4. Kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelajuan.
            Terdapat Pengembangan Sikap Profesional Guru yaitu :
1. Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan
2. Pengembangan sikap selama dalam jabatan Pengembangan sikap professional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya.
perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad 21 yaitu;
(1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang;
(2) penguasaan ilmu yang kuat;
(3) keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi; dan
(4) pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional.
           
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
            Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa: Seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (sivic mission).Guru juga harus bersikap profesional dan bertanggung jawab atas jabatan yang telah ia miliki. Dan dalam menjalankan tugasnya guru pun harus mengetahui Kode etik guru yang merupakan pedoman mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya.
Dengan penjelasan-penjelasan yang ada tersebut maka menjadi seorang guru itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti sebuah profesi keguruan beserta syarat-syaratnya dan bagaimana untuk menjadi seorang guru yang profesional yang memiliki jiwa pengajar yang berlandaskan dengan aturan-aturan yang telah ada dalam Undang-Undang Kependidikan. Selain itu untuk menjadi seorang guru harus memiliki etika yang baik serta sikap profesional keguruan.
B. SARAN
            Guru dan calon guru perlu mengetahui apa arti sebuah profesi keguruan, syarat-syarat untuk menjadi seorang guru yang profesional karena mereka adalah calon tenaga pengajar yang akan memberikan ilmu mereka kepada anak-anak bangsa. Seorang guru adalah contoh bagi semua murid-muridnya,karena itu mereka harus benar-benar mengerti bagaimana arti dari sebuah profesi keguruan yang mereka lakukan sekarang atau nanti agar mereka tidak salah mengartikan profesi untuk mengajar tersebut dan agar mereka bisa menyadari pentingnya menjadi guru yang profesional.
Menjadi seorang guru juga harus memiliki sikap yang profesional di bidangnya tersebut yakni mengajar. Karena seorang guru akan berdiri sendiri di depan kelas untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya tanpa bantuan seorang asisten atau sejenisnya. Jadi segala sikap yang baik dan buruk akan dilihat oleh para murid, karena seorang guru adalah panutan dari semua murid.
DAFTAR PUSTAKA
Dwi Siswoyo, Drs., Buku Materi Pokok 3. Peserta didik dan pendidik, Pengantar Ilmu Pendidikan.
Redja Mudyahardjo, Drs. & Waini Rasyidin, Drs., M.Ed., Buku Materi Pokok 1-3 Dasar-dasar Kependidikan,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka 1986.
Wakitri,Dra. Dkk., Buku Materi Pokok 1-12., Landasan Kependidikan, Karunika Universitas Terbua, 1990.
Ny. Reostiyah N. K; Masalah-masalah Ilmu Keguruan Pendidikan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
Soedijarto dan T. Raka Jono., Pendidikan Prajabatan Guru Sekolah Dasar, Siknah Pemikiran dalam rangka menyongsong pendidikan tahun, Makalah, Jakarta, 1991.


EmoticonEmoticon